Opini Mahasiswa - Indonesia Bersih dan Rakyat Berdaulat

Indonesia Bersih dan Rakyat Berdaulat

Ahmad Afrizal Qosim*

Setelah melalui seleksi ketat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ahad,  26 Oktober 2014 kabinet dari Presiden Jokowi-JK terbentuk, dan selang sehari mereka dilantik. Seleksi itu dilakukan untuk menjaring dan kemudian membentuk sebuah kabinet yang bersih, terutama bersih dari korupsi,  pelanggaran HAM, mafia hitam, pribadi pemburu rente. Susunan kabinet yang berisi beberapa menteri dari kalangan profesional dan politikus tersebut oleh Jokowi dinamai  ‘Kabinet Kerja’. Dengan seleksi dan komposisi  tersebut, apakah ada perubahan yang berarti? Adakah kemajuan atau hanya kemunduran?

Kabinet Kerja, dari namanya sendiri sudah menunjukkan sinyal dan sikap positif Jokowi, yang ingin ia selaraskan kepada para menterinya untuk terus bekerja dan bekerja, bukan hanya ‘pamer dasi dan duduk di kursi’. Sinyal positif tersebut diharapkan mampu dipahami dan diorganisir betul oleh para menteri untuk menjalankan visi-misi dan program utama Presiden. Sehingga harapan masyarakat untuk Indonesia bersih dan mengembalikan kedaulatan rakyat pun bisa terealisasi.

Tahapan seleksi kepada menteri oleh KPK dan PPATK tidak bisa tidak dikatakan   korupsi dan pelanggaran lain tidakterjadi. Sebab, jika didasarkan pada based on transparency dan based on poeple empowering, manusia, dengan adanya sebuah dinamika yang terus berlanjut akan ada transparansi (ketertutupan dalam dirinya), apalagi orang yang sudah berada dalam titik kekuasaan yang sering membuat mereka lupa diri. Oleh sebab itu, selain tahapan seleksi, seharusnya juga dibarengi dengan adanya evaluasi setelah pengumuman (posttest) untuk meninjau keberlangsungan jajaran dengan diadakannya semacam konsep terbuka diruang publik dan laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Selain itu, kedaulatan rakyat juga menjadi harapan segenap masyarakat Indonesia, dengan adanya sebuah kekuasaan tertinggi yang dikembalikan kepada rakyat. Hal ini dipertegas dengan pendapat JJ Rousseu (perancis) tentang Teori Kedaulatan Rakyat, yang menekankan bahwa, “semua kekuasaan dalam suatu negara didasarkan pada kekuasaan rakyat (bersama)”. Apalagi sikap Presiden baru kita yang sangat merakyat dan senang bergumul dengan wong cilik juga dengan gaya blusukan beliau, diharapkan pula para menteri dan pemerintahan untuk selalu memprioritaskan keinginan rakyat dan selalu bersedia mendengar dan menerima aspirasi rakyat. Sehingga harapan masyarakat Indonesia itu bisa terwujud, dan juga untuk menjadikan sebuah perubahan berarti dalam sebuah negara memang seharusnya dimulai dari sesuatu yang terkecil, yaitu mengembalikan kedaulatan rakyat. Selamat bekerja Presiden dan para Menteri baru, semoga berhasil!

* Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.