Opini - Amanah Wakil Rakyat

Amanah Wakil Rakyat

Oleh: Ahmad Afrizal Qosim*

Masalah moralitas tidak kunjung larut. Malah berlanjut dan berbuntut kepada masalah kehidupan lainnya. Sikap amoral menjadi konsen penting dalam kehidupan modern saat ini. Perlu perhatian khusus.

Kehidupan zaman sekarang ditandai dengan keseluruhan lingkungannya yang menjadikan aktor individual bersikap pragmatis, dengan kecenderungan mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara yang belum diharamkan. Perilaku menyimpang tidak lagi dianggap dan berlaku pada saat ini. Semua berjalan wajar.

Di zaman yang dalam bahasa Ng. Ronggowarsito disebut “zaman yang benar-benar edan”, Semua yang menyimpang dianggap biasa dan lumrah. Parahnya lagi, sikap menyimpang dijadikan kebiasaan setiap individu dalam masyarakat di zaman ini. Sebut saja koruptor, yang memainkan uang Negara berjuta-juta bahkan bertriliunan rupiah tanpa menganggap dan mengamini bahwa perbuatan tersebut salah dan sangat merugikan banyak pihak, termasuk individu koruptor itu sendiri.

Dan lagi, kasus korupsi terbaru, yang memainkan dana pendidikan yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI. Jakarta. Sungguh sangat merugikan. Apalagi kasus korupsi ini terjadi di DPRD yang bersinergi dengan Kementrian Pendidikan D.K.I. Jakarta. Kementrian yang seharusnya mengatur dan mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang berbudi luhur dan berpendirian baik, tentunya yang selalu menjunjung tinggi moralitas bangsa. Sesuai dengan slogan pendidikan Indonesia “Ing Ngarso Sung Tulada, Ing Madya Mbangun Karso, Tut Wuri Handayani”. Dalam kalam tersebut, seorang yang menjadi panutan harus memberikan teladan dan contoh yang baik kepada para pengikutnya, dan pengikutnya mendapat dorangan dari yang menjadi teladan, sehingga kebersatuan menjadi asas penting dalam kehidupan pendidikan yang baik. Falsafah pendidikan ini menjadi penting, Menjadi candradimuka pendidikan bangsa kita. Tapi kenapa kontekstualisasi tidak berfungsi dengan baiknya.

Pendidikan moral menjadi langkah awal demoralisasi. Dalam hal ini, membangun kembali sikap yang sesuai dengan norma dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Untuk memperbaikinya, para politisi yang menjadi publik figur harus mencoba mereaktualisasi makna-makna pendidikan yang diperolehnya sejak mulai dari bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi, bahwa perbuatan tersebut sangat merugikan. Selain itu, pemahaman kembali kepada pancasila sangat perlu. Pemahaman kepada pancasila dimulai dari sila pertama sampai sila kelima menjadi dasar penting dalam perilaku kehidupan sehari-hari, apalagi ini menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan hajat orang banyak, sehingga satu dirugikan semua juga ikut merugi.

*Mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta